PROGRAM 100 HARI ANTARA PRODUKTIF DAN KONTRAPRODUKTIF
100 hari sudah pemerintahan Sby-Boediono berjalan. Atau lebih tepatnya melanjutkan 5 tahun kepemimpinan Sby di era sebelumnya. Tradisi program 100 hari cukup banyak menyita perhatian publik. Masyarakat menilai program 100 hari adalah indikator awal keberhasilan pemerintahan dalam mensejahterakan rakyat. Publik juga harap-harap cemas apakah program 100 hari hanya untuk menaikan popularitas atau murni berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Besar harapan di hati masyarakat program 100 hari Sby-Boediono dapat berimbas pada naiknya tingkat kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan hanya untuk segelintir golongan saja.
Pertanyaan yang sering mencuat kemuka khalayak adalah, akankah program 100 hari benar-benar dapat mensejahterakan rakyat lahir dan batin atau justru hanya mensejahterakan kaum elite dan pemilik modal?. Hal yang perlu kita yakini bersama adalah program 100 hari bukanlah tradisi semata, namun menjadi batu pijakan yang menentukan arah kebijakan dan tingkat kesejahteraan rakyat 5 tahun mendatang. Mengingat janji-janji pada saat kampanye SBY-Boediono harus dijalankan secara komitmen dan konsisten, dan tidak hanya untuk mengamankan perahu pemerintahan 5 tahun kedepan.
Tantangan terhadap pemerintahan SBY-Boediono bukan lah hal mudah. Carut marut kasus century, mafia hukum dan kekuasaan yang masih bersarang di tubuh pemerintahan, perilaku koruptif birokrasi, angka kemiskinan yang tinggi, pendidikan yang mahal, penggusuran pedagang kaki lima, perampasan tanah petani dan pengangguran yang semakin bertambah adalah catatan kelam pemerintahan Sby-Boediono.
Bila di tarik benang merah pada 100 hari program SBY-Boediono tentu program-program tersebut menimbulkan Tanya, apakah program 100 hari berjalan produktif jika realita dilapangan berjalan kontraproduktif. Berbagai kebijakan yang kurang populis dan dinilai kurang produktif adalah perbaikan pagar istana negara memakan APBN hingga 22,5 milyar. Pembelian mobil dinas untuk menteri dan penambahan tunjangan pejabat. Ditambah lagi dengan perdagangan bebas AC-FTA yang diperkirakan akan memukul industri lokal dan berimbas pada PHK buruh di Indonesia.
Hal ini patut menjadi sorotan publik. Masyarakat harus jeli melihat realita yang ada bahwa kebijakan SBY-Boediono sudah saatnya harus membawa perubahan kearah yang lebih baik. Tentu masyarakat tak ingin dibohongi oleh basa-basi politik yang hanya mengandalkan citra di media saja, namun langkah konkret dan nyata dalam mensejahterakan rakyat kecil harus segera dibuktikan. Pemerintahan 5 tahun kedepan wajib menciptakan iklim Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi dan berdaulat dalam bidang politik untuk mewujudkan tatanan masyarakat adil, makmur, sejahtera.
Semoga arah kebijakan pemerintahan SBY-Boediono masih tetap konsisten seperti apa yang disampaikan pada waktu kampanye. Bukan janji atau buaian mimpi indah. Bukan pula jargon dan pencitraan semata namun keadilan ekonomi yang tidak menjadikan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
Galih Andrento
Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
Aktivis GMNI Sumedang
