Mengawal Realisasi Visi Misi Capres Dengan Kontrak Politik
Panggung perpolitikan di negeri ini makin memanas. Ditengah kampanye pilpres yang dimulai 2 juni hingga 4 juli mendatang. Adu strategi dan tak-tik masing-masing capres dan cawapres menjadi kompetisi yang semakin seru dan menjadi perhatian publik saat ini. Ke 3 pasangan capres dan cawapres berlomba merebut hati masyarakat dengan visi dan misi bertemakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat indonesia.
Yang perlu kita cermati bersama sejauh mana visi misi dan janji-janji manis para kandidat bisa terealisasi ketika menduduki pucuk pemerintahan di negeri ini. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, rakyat selalu dibuai dengan wacana dan janji-janji manis para elit politik. Lalu setelah terpilih, rakyat kembali dirundung duka dan kemalangan, karena program menuju kesejahteraan tak kunjung terealisasi. Rakyat seakan dilupakan. Visi dan misi capres seolah-olah hanya berlaku ketika masa kampanye saja atau sebuah janji kosong.
Kampanye capres dan cawapres saat ini belum menyentuh aspek riil seluruh permasalah bangsa. Paparan yang dikumandangkan pun hanya sebatas nilai-nilai normatif dan belum menembus program-program konkret yang akan dijalankan. Perlu adanya target terukur sebagai indikator tercapai atau tidak nya visi-misi para calon pemimpin negri ini.
kondisi pemilih saat ini semakin cerdas karena tidak mendapat tekanan dari rezim penguasa. Rakyat lah penentu arah tujuan negara untuk memilih pemimpin negeri ini 5 tahun kedepan. Untuk mengawal realisasi visi dan misi sang nahkoda yang akan memimpin negeri ini, perlu adanya sebuah pengikat komitmen untuk para kandidat. Para kandidat diharuskan berani menyepakati kontrak politik dengan rakyat. Tentu harus ada mekanisme dan konsekuensi yang jelas jika sang pemimpin nantinya gagal mencapai target-target terukur dan dengan jangka waktu yang terukur pula. Konsep kontrak politik harus dapat memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat menagih janji. Sehingga rakyat dapat menilai pemimpin yang gagal dalam merealisasikan visi-misi yang dipaparkan ketika berkampanye. Kontrak politik juga sebaiknya tidak dijadikan sebagai ajang pendongkrak suara melainkan sebagai sebuah bukti komitmen nyata untuk masyarakat.
Sejatinya kontrak politik bagi sang kandidat adalah manifesto peneguhan sikap moral kepemimpinan dan kenegarawanan untuk berkomitmen dengan penuh kejujuran atas pengikatan diri dengan rakyat demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kontrak politik dapat memberikan pemebelajaran penting bagi kita semua untuk tidak sembarangan mengubar janji manis belaka.
Galih Andreanto
Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran
Aktivis GmnI
